Oleh: Ar Royyan
Ramly
A.
Pendahuluan
1.
Latar Belakang
Kemiskinan memang masalah yang komplek. Selain
tergantung pada keadaan ekonomi makro yang stabil, kemiskinan juga terkait
dengan kebijkan mikro mengenai penurunan kemiskinan itu sendiri. ditingkat
kebijakan, selama ini pendekatan pengentasan kemiskinan cenderung lebih
menekankan pembebasan masyarakat miskin dari indikator-indikator konvensional
(pemenuhan sandang, pangan, dan papan) yang bersifat serba agregat dan
mengabaikan pentingnya pembebasan masyarakat miskin dari hal-hal yang non
agregat untuk menumbuhkan self-sustaining
capacity, seperti, harga diri (self esteem),
kebanggaan (dignity), kemandirian (independence), pengakuan (recognition) dan kebebasan (freedom). Sebagai konsekuensin logisnya pengentasan
kemiskinan hanya melestarikan atau memperpanjang mata rantai ketergantungan
daripada sebagai upaya memandirikan masyarakat miskin melalui usaha-usaha produktif.[1]
Dimensi kemiskinan, secara dinamis mengalami
perubahan dengan mempertimbangkan aspek non-ekonomi masyarakat miskin. Sedikitnya
terdapat sembilan dimensi kemiskinan yang perlu dipertimbangkan, yaitu: (a)
ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar (papan, sandang, dan perumahan), (b)
aksessibilitas ekonomi yang rendah terhadap kebutuhan dasar lainnya (kesehatan,
pendidikan, sanitasi yang baik, air bersih, dan transportasi), (c) lemahnya
kemampuan untuk melakukan akumulasi modal, (d) rentan terhadap goncangan faktor
eksternal yang bersifat individual dan eksternal, (e) rendahnya kualitas sumber
daya manusia dan penguasaan sumber daya alam, (f) ketidakterlibatan dalam kegiatan
sosial kemasyarakatan, (h) terbatasnya akses terhadap kesempatan kerja secara berkelanjutan,
(i) ketidakmampuan untuk berusaha karena cacat fisik maupun mental, dan (j) mengalami
ketidakmampuan dan ketidakberuntungan sosial.[2]
Pembangungan ekonomi akan terhambat dan lambat
lajunya dikarenakan kemiskinan serta distribusi yang tidak merata. Bagi negara kaya
persepsi kemiskinan berubah dikarenakan tingkat kosumsi minimum yang bisa
diterima, yang merupakan garis batas kemiskinan akan berubah. Indikator
kemiskinan di Indonesia dilihat dari kesenjangan distribusi pendapatan adalah
rasio gini (gini ratio) dan kriteria Bank
Dunia. Nilai gini ratio berkisar
antara nol dan satu. Bila gini ratio sama dengan nol berarti
distribusi pendapatan amat merata karena setiap bagian penduduk menerima
pendapatan yang sama. Namun apabila rasio gini sama dengan satu menunjukkan terjadi ketimpangan distribusi
pendapatan yang sempurna karena seluruh pendapatan hanya dinikmati oleh satu
orang saja. Semakin tinggi nilai rasio gini maka semakin timpang distribusi
pendapatan seuatu Negara.[3]
Kriteria Bank Dunia mendasarkan penilaian distribusi
pendapatan atas pendapatan yang diterima pleh 40 persen penduduk berpendapatan
terendah. Kesenjangan distribusi pendapatan dikategorikan tinggi, bila 40 persen penduduk berpenghasilan terendah menerima
kurang dari 12 persen bagian pendapatan. Kategori sedang apabila penduduk berpenghasilan terendah menerima penghasilan
12 hingga 17 persen bagian pendapatan. Sedangkan kategori rendah apabila penduduk berpenghasilan terendah menerima lebih dari
17 persen bagian pendapatan.
Selanjutnya garis
kemiskinan dilihat melaui BPS menggunakan batas miskin dari besarnya rupiah yang
dibelanjakan per kapita sebulan untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan dan
bukan makanan ( BPS,1994). Untuk kebutuhan makanan digunakan patokan 2.100
kalori per hari. Batas garis kemiskina juga dibedakan antara daerah pedesaan
dan perkotaan selama periode tertentu dengan mengalami peningkatan batas garis
kemiskinan. [4]
Salah satu data kemiskinan yang mengundang polemik panjang adalah data
kemiskinan pada Maret 2006. BPS mengumumkan jumlah penduduk miskin naik dari
35,1 juta jiwa (15,97 persen) pada Februari 2005 menjadi 39,30 juta jiwa (17,75
persen) pada Maret 2006 karena kenaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) (Kecuk
Suharyanto, 2011). Adapun data kemiskinan makro yang terakhir dikeluarkan BPS
adalah posisi Maret 2010 ketika jumlah penduduk miskin 31,02 juta jiwa atau
13,33 persen total penduduk Indonesia. Data ini hanya menunjukkan estimasi
jumlah dan persentase penduduk miskin yang berguna untuk
perencanaan serta evaluasi program kemiskinan dengan target geografis.[5]
B.
Analisis dan Pembahasan
1.
Pengertian kemiskinan dan model-model kemiskinan
berbagai Negara
Berbicara tentang kemiskinan, pada dasarnya dapat
didefinisikan secara sederhana maupun dalam arti luas. Dalam pengertian yang
sederhana kemiskinan dapat diterangkan sebagai kurangnya pemilikan materi atau
ketidakcukupan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Sementara itu dalam
arti yang lebih luas kemiskinan dapat meliputi ketidakcukupan yang lain
seperti, rendahnya tingkat pendidikan, rendahnya kesempatan kerja dan berusaha,
keterbatasan akses terhadap berbagai hal.
Menurut Nur Rianto kemiskinan dapat ditinjau dari
dua sisi. Pertama, kemiskinan absolut
adalah mencerminkan dimana banyak jumlah penduduk hidup dibawah garis
kemiskinan tertentu dengan perhitungan bedasarkan standar kehidupan suatu Negara.
Standar hidup minimal ini akan berbeda dari suatu Negara dengan Negara lain. Kedua, kemiskinan relatif, ini erat
kaitannya dengan distribusi pendapatan. Pendapatan nasional yang diterima oleh
masing-masing golongan pendapatan, dan kemiskinan ini banyak di temukan di
Negara-negara maju.
Kemiskinan juga erat kaitannya dengan pembangunan
suatu Negara. Oleh sebabnya ukuran Negara tersebut berkembang berkurangnya
angka kemiskinan, pengangguran dan pendapatan yang meningkat. Problem
kemiskinan ini banyak di dapat di Negara berkembang, Indonesia salah satunya,
merupakan Negara berkembang dengan padat penduduk mencapai 240.000 juta jiwa,
juga Indonesia bagian dari Negara kosumsi besar di dunia. Secara konvensional
pengertian kemiskinan dapat diartikan sebagai low-income, suatu komunitas berada di bawah garis kemiskinan.
Menurut max-neef et al., dari bukunya M. Nur Rianto ada
6 macam kemiskinan yang di tanggung komunitas. Sebagai berikut :
a.
Kemiskinan subsistensi, dengan
penghasilan rendah, jam kerja panjang, perumahan buruk, fasilitas lebih mahal.
b.
Kemiskinan perlindungan, lingkungan
buruk (sanitasi, sarana pembuangan sampah, polusi), kondisi kerja buruk, tidak
ada jaminan atas pemilikan tanah.
c.
Kemiskinan pemahaman, kualitas
pendidikan formal buruk, terbatasnya akses atas informasi yang menyebabkan
terbatasnya kesadaran atas hak, kemampuan dan potensi untuk mengupayakan
perubahan.
d.
Kemiskinan partisipasi. Tidak ada akses
dan control atas proses pengambilasn keputusan yang menyangkut nasib diri atau
komunitas.
e.
Kemiskinan identitas, terbatasnya
perbauran antara kelompok sosial.
f.
Kemiskinan kebebasan, sters rasa tidak
berdaya, tidak aman baik di tingkat pribadi maupun komunitas.[6]
Pengertian ini juga dapat dilihat secara makro
(komunitas) maupun mikro (personal). Pertama kemiskinan personal ini merupakan
pada skala mikro yang didapati tingkat konsumsi dan pendapatan individu di bawah
standar CPI (consumer price index)
suatu Negara. Kedua kemiskinan makro (komunitas), yaitu, kemiskinan agregat
dari komunitas tersebut sehingga menjadi ukuran kemiskinan Negara. Oleh karena
itu angka-angka kemiskinan dalam suatu Negara menunjukkan bahwa Negara tersebut
sejathtera atau ketimpangan.
Sejalan dengan
pendapat Oscar lewis, seorang antropolog Amerika, berpendapat kemiskinan
sebagai ketidaksanggupan seorang atau sekelompok orang untuk memenuhi dan
memuaskan keperluan-keperluan dasar materialnya. Artinya juga kemiskinan adalah
ketidakcukupan seseorang untuk bisa memenuhi kebutuhan primernya.[7]
Dengan demikian kemiskinan terkait langsung dengan pengalaman seseorang, di
pedesaan maupun di perkotaan atau
dimanapun yang mengalami kelangkaan, keterbatasan, dan kekurangan dalam
pemilihan dan penguasaan atas benda atau tidak ada akses atas sumber daya
ekonomi lainnya.
2.
Penyebab kemiskinan
Indikator
kemiskinan secara umum mempunyai pendekatan-pendekatan yang menjelaskan akibat
kemiskinan dan ketimpangan, di atas setelat kita telisik melalui distribusi
pendapatan dan beberapa data BPS, Bank dunia dengan menggunakan rasio gini,
pada tahap ini menggunakan tiga pendekatan secara umum, yakni system approach, decision-making model,
dan structural approach. Pendekatan pertama, lebih menekankan pada adanya keterbatasan pada aspek geografi,
ekologi, teknologi, dan demografi. Kondisi kemiskinan seperti ini banyak
dialami oleh masyarakat yang tinggal di pedalaman perdesaan. Sementara
pendekatan kedua, menekankan pada
kurangnya pengetahuan, ketrampilan, dan keahlian sebagian masyarakat dalam
merespon sumber-sumber daya ekonomi, baik berasal dari dalam maupun dari luar.
Pendekatatan ketiga, melihat bahwa
kemiskinan itu terjadi karena adanya ketimpangan dalam penguasaan dan pemilikan
faktor-faktor produksi, seperti tanah, teknologi dan bentuk kapital lainnya.[8]
Dalam
kamus ilmu sosial di Indonesia, kemiskinan ini dikenal dengan istilah “kemiskinan struktural”, kemiskinan yang diderita oleh masyarakat karena
struktur sosial masyarakat tidak memberi peluang untuk bisa terlibat dalam
menggunakan sumber-sumber daya ekonomi atau kapital lainnya, seperti organisasi
dan pengetahuan. Saran dari pendekatan ketiga untuk mengeliminasi kemiskinan
adalah dengan menerapkan kebijaksanaan politik pembangunan yang langsung menggidentifikasi
dan menghapus sumber-sumber ketimpangan itu sendiri. Pendekatan struktural ini mengiginkan
dilakukannya suatu transformasi pada struktur dan politik yang tidak lagi
didominasi kelompok elit, tetapi diarahkan pada pemilihan pada orang-orang
miskin dengan cara member akses dan kontrol atas sumber daya ekonomi.
Lebih
lanjut Sharp, et al (1996.h.173-191) dalam bukunya Mudrajad Kuncoro,
mengidentifikasi penyebab kemiskinan dipandang dari sisi ekonomi. Pertama,
secara mikro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan
sumberdaya yang menimbulkan distribusi
yang timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumber daya dalam jumlah terbatas
dan kualitas rendah. Kedua kemiskinan
muncul akibat perbedaan kualitas sumberdaya manusia, kualitas sumberdaya
manusia yang rendah berarti produktivitasnya rendah, serta upahnya juga
rendah. Ketiga kemiskinan muncul akibat
perbedaan akses modal.[9]
Ketiga
penyebab kemiskinan ini bermuara pada teori lingkaran setan kemiskinan (vicious circle of poverty), adanya
keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar, dan kekurangan modal menyebabkan
produktivitas rendah. Rendahnya pendapatan menyebabkan pula rendahnya investasi
dan tabungan. Berikut pola siklus lingkaran setan (vicious circle of poverty) : Gambar 1.1
Ketidak
sempurnaan pasar,
Ketinggalan,
Keterbelakangan
Kekurangan modal
Investasi Rendah Produktivitas Rendah
Tabungan
Rendah Pendapatan
Rendah
Sumber
: R. Nurkse (1953) dalam buku Mudrajad Kuncoro, 1997.
Negara berkembang sampai kini masih
memiliki ciri-ciri kemiskinan terutama sulitnya mengelola pasar dalam negerinya
menjadi pasar persaingan yang lebih sempurna. Ketika mereka tidak dapat
mengelola pembangunan ekonomi, maka kecenderungan kekurangan kapital dapat
terjadi, diikuti dengan rendahnya produktivitas, turunya pendapatan riil,
rendahnya tabungan, dan investasi mengalami penurunan sehingga melingkar ulang
menuju keadaan kurangnya modal. Demikian seterusnya, berputar. Oleh karena itu,
setiap usaha memerangi kemiskinan seharusnya diarahkan untuk memotong lingkaran
dan perangkap kemiskinan ini.
Dalam
mencari inti dari kemiskinan, peneliti akan mencoba menggunakan apa yang
disebut Robert Chambers, sebagai deprivation
trap atau jeratan kekurangan. Deprivation trap ini terdiri dari lima
ketidakberuntungan yang melilit kehidupan orang miskin, yaitu: kemiskinan itu
sendiri, kelemahan fisik, keterasingan, kerentanan, dan, ketidakberdayaan. Dari
kelima jeratan kekurangan ini, menurut Chambers, yang paling memerlukan
perhatian adalah (1) kerentanan, dan (2) ketidakberdayaan. Kerentanan dapat
dilihat dari ketidakmampuan dari keluarga miskin untuk menyediakan sesuatu
untuk menghadapi situasi darurat seperti datangnya bencana alam, kenaikan BBM
atau penyakit yang tiba-tiba menimpa keluarga (subsistensi, menurut James
Scott). Kerentanan ini sering menimbulkan poverty
rockets atau “roda penggerak kemiskinan” yang menyebabkan keluarga miskin
harus menjual harta benda yang paling berharga untuk kebutuhan konsumsi
sehingga keluarga itu menjadi semakin dalam Memasuki lembah kemiskinan.[10]
Ketidakberdayaan dianggap faktor yang paling
signifikan dalam mendorong terjadinya proses kemiskinan atau pemiskinan, karena
proses eksploitasi ada dalam garis ini dalam segala bentuknya. Meskipun
substansi dari ketidakberdayaan seringkali muncul dalam bentuk eksploitasi
yaitu pemerasan yang dilakukan oleh kelompok yang lebih kuat.
3.
Peran Negara dalam kemiskinan
Pada kurun waktu 1976-1996 kemiskinan di Indonesia
dari 40,1 % turun menjadi 11,3 % dari total penduduk Indonesia, kemudian orang
miskin meningkat kembali pada periode 1996-1999. Akibat krisis multideminsional
yang mendera Indonesia, jumlah penduduk miskin disaat itu pada periode
1996-1998, meningkat tajam dari 22,5 % juta jiwa (11,3 %) menjadi 49,5 juta
jiwa (24,2 %) atau bertambah sebanyak 27.0 juta jiwa sumber ini dari BPS pada
Tahun 1999.
Krisis
ekonomi yang melanda Indonesia sejak pertengahan tahun 1997, diyakini akibat
buruk bagi kesejaheraan masyarakat sehingga tingkat kemiskinan juga meningkat.
Pada tahun 1996 jumlah penduduk miskin di Indonesia mengalami penurunan
dikarenakan terjadi krisis pada tahun 1997 akibatnya jumlah kemiskinan menjadi
meningkat. Sehingga pemerintah saat itu mengeluarkan kebijakan yang ada agar
permasalahan kemiskinan dapat terselesaikan, antara lain dengan kebijakan
inpres desa tertinggal (IDT), jarring pengaman nasional (JPS) yang dikeluarkan
pada saat krisis, namun semuanya masih belum dapat menyelesaikan permasalahan
ini.[11]
Pada
awal-awal Tahun 2000 dikenal dengan era millenium
Indonesia dapat terus berbenah diri, pada tataran strategi pemerataan tingkat
pendapatan didaerah masing-masing Indonesia mengambil kebijakan desentralisasi
dibeberapa daerah yang mendapat perhatian khusus (otonomi khusus) dengan upaya
ini pendidikan, kesehatan, dan pertumbuhan ekonomi di daerah akan merata.
Dunia
berkata lain dengan program MDGs (Millenium
Development Goals) baru-baru ini termasuk Indonesia salah satu anggotanya. Pemerintah
telah berusaha mengurangi kemiskinan, dan hampir semua anak laki-laki dan
perempuan dapat masuk ke sekolah dasar. Namun, masih menuntut kerja keras dalam
bidang yang lain. Tingginya angka kematian ibu melahirkan dan belum cukupnya
usaha untuk melindungi lingkungan merupakan pekerjaan rumah yang harus
diselesaikan secara sungguh-sungguh. Walaupun sudah mencapai banyak kemajuan
tetapi masih diperlukan kerja keras untuk mencapai semua sasaran MDGs.
Millenium
Development Goals (MDGs) atau tujuan pembangunan milenium
adalah upaya untuk memenuhi hak-hak dasar kebutuhan manusia melalui komitmen
bersama antara 189 negara anggota PBB untuk melaksanakan 8 (delapan) tujuan
pembangunan, yaitu menanggulangi kemiskinan dan kelaparan, mencapai pendidikan
dasar untuk semua, mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan,
menurunkan angka kematian anak, meningkatkan kesehatan ibu, memerangi penyebaran
HIV/AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya, kelestarian lingkungan hidup,
serta membangun kemitraan global dalam pembangunan.[12]
Ada
berbagai cara untuk mengatasi kemiskinan secara langsung, misalnya menciptakan
lapangan kerja yang lebih baik, atau menyediakan jaring pengaman sosial bagi
penduduk termiskin. Namun, sebelumnya perlu mengetahui jumlah penduduk miskin
lebih dulu. Biro Pusat Statistik (BPS) menghitung berapa biaya 32 keperluan
dasar, mulai dari pakaian, rumah, hingga tiket bis. Pada 2008, misalnya, BPS
menyimpulkan bahwa untuk bisa membayar semua itu, seseorang memerlukan Rp.
182.636 per bulan. Jika pengeluaran seseorang kurang dari jumlah tersebut,
berarti dia berada di bawah “garis kemiskinan.” BPS melakukan survei sosial
ekonomi nasional (Susenas) terhadap sampel rumah tangga. Pada 2008, sekitar 35
juta penduduk Indonesia
Hematnya ada beberapa alternatif solusi
kemiskinan dan juga dalam mewujudkan programnya menuntaskan kemiskinan, Masalah kemiskinan bukan hanya
sebagai musuh para bangsa saja, namun kemiskinan juga dapat menghambat proses
pengembangan suatu Negara. dalam hal ini pemerintah memiliki peran penting
dalam menghilangkan kemiskinan disuatu Negara, namun perlu diketahui bahwa
sebenarnya kemiskinan itu belum dapat dihilangkan seutuhnya, tapi yang lebih
tepatnya adalah mengurangi terjadinya kemiskinan pada setiap Negara. Untuk
dapat mengurangi kemiskinan tersebut berikut ini ada beberapa cara dapat
pemerintah lakukan dalam mengurangi kemiskinan, yaitu :
1. Diadakan pelatihan/kursus agar warga
punya keterampilan dan bisa memanfaatkan keterampilannya tersebut untuk mencari
nafkah.
2. Diadakan pendidikan yang benar-benar
bebas pendidikan dengan kualitas yang baik agar semua warga bisa mengenyam
pendidikan yang berkualitas namun bebas biaya dan mengurangi jumlah warga yang
berpendidikan rendah.
3. Memfasilitasi Usaha Kecil Menegah,
agar warga yang punya UKM bisa meningkatkan pendapatan melalui fasilitas yang
memadai serta bisa merekrut warga lain untuk di pekerjakan. Dengan begitu
pengangguran diharapkan bisa berkurang.
4. Infrastruktur di daerah-daerah di
perbaiki agar akses ke tempat lain bisa lebih mudah dan juga murah, dengan
begitu warga miskin di harapkan bisa mencari pekerjaan ke daerah-daerah lain
dengan mudah.
5.
Menyempurnakan dan memperluas cakupan program pembangunan
berbasis masyarakat. Program ini bertujuan untuk meningkatkan sinergi dan
optimalisasi pemberdayaan masyarakat di kawasan perdesaan dan perkotaan serta
memperkuat penyediaan dukungan pengembangan kesempatan berusaha bagi penduduk
miskin. [13]
4.
Ukuran dan kemiskinan di Indonesia
Kendati
Indonesia ikut serta dalam kesepakatan global melaksanakan “Millenium
Development Goals (MDG)” untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dicanangkan PBB sejak 2000, namun
dalam "Human Development Report 2003" atau "Laporan
Pembangunan Manusia Tahun 2003" yang dikeluarkan oleh United
Nations Development Program (UNDP) baru-baru ini, menunjukkan bahwa
kualitas manusia Indonesia makin memburuk dalam 10 tahun terakhir ini.
Dalam laporan ini , Human Development Index (HDI) atau Indeks Pembangunan
Manusia (IPM) Indonesia yang diukur dari pendapatan, riil per kapita, tingkat
harapan hidup, tingkat buta huruf dan kualitas pendidikan dasarnya, ternyata
peringkat Indonesia menurun dari 110 menjadi peringkat 112 dari 175 negara yang
dinilai UNDP.
Pada
kalangan negara anggota ASEAN, peringkat Indonesia itu jauh dibawah Filipina
dan Thailand, bahkan berada dibawah Vietnam. Menurut Laporan UNDP 2003 itu,
penurunan IPM Indonesia menunjukkan tidak adanya perbaikan yang berarti dalam
kurun waktu 1990 s/d 2001, dilihat dari beberapa indikator penting IPM,
terutama pengurangan angka kemiskinan. Disebutkan dalam laporan tersebut bahwa
7,2% penduduk Indonesia masih hidup dalam kondisi kemiskinan absolut, dan 26%
anak-anakdi bawah usia 5 tahun mengalami kekurangan gizi yang cukup parah.
Selain itu, upaya menekan angka kematian ibu yang melahirkan selama ini juga
tidak menunjukkan hasil yang signifikan, sedangkan kualitas pendidikan sekolah
dasar makin memprihatinkan. Jumlah anak didik yang bisa menikmati pendidikan
sekolah dasar pada 1990-2001 menurun tajam, terutama sejak terjadinya krisis
ekonomi-moneter 1997.[14]
Berikut data MDGs. Tahun 2010 :
Table.
1.1.
|
INDIKATOR
|
1990
|
SAAT INI
|
TARGET
|
STATUS
|
||
|
TUJUAN 1: MENANGGULANGI KEMISKINAN DAN KELAPARAN
|
||||||
|
Target 1A: Menurunkan hingga setengahnya Proporsi Penduduk dengan
Tingkat Pendapatan Kurang dari US$ 1 perhari
|
||||||
|
1
|
Kemiskinan (1$ per-hari)
|
20,6%
|
7,5%
|
10%
|
Telah tercapai
|
☻
|
|
1.1a
|
Kemiskinan (Nasional)
|
15,1
%
|
15,4%
|
7,5%
|
Perlu kerja
keras
|
▼
|
|
1.1b
|
Kemiskinan (2$ per-hari)
|
|
49,0%
|
|
Tinggi
|
|
|
1.2
|
Indeks kedalaman kemiskinan
|
2,7%
|
2,77%
|
|
Stagnan
|
|
|
1.2a
|
Indeks keparahan kemiskinan
|
|
0,76%
|
|
Stagnan
|
|
|
1.3
|
Proporsi konsumsi penduduk termiskin
|
9,3%
|
9,7%
|
|
Stagnan
|
|
|
Target 1B: Meneydiakan seutuhnya Pekerjaan yang produktif dan layak,
terutama untuk perempuan dan kaum muda
|
||||||
|
1.4
|
Pertumbuhan PDB per proporsi jumlah pekerja
|
|
4,3%
|
|
|
|
|
1.5
|
Rasio pekerja terhadap populasi
|
|
67,3%
|
|
|
|
|
1.6
|
Proporsi pekerja yang hidup dengan kurang dari $1
per-hari
|
|
8,2%
|
|
|
|
|
1.7
|
Proporsi Pekerja yang memiliki rekening pribadi
dan anggota keluarga bekerja terhadap jumlah pekerja total
|
|
62%
|
|
Perlu kerja keras
|
|
|
Target 1C: Menurunkan hingga setengahnya Proporsi Penduduk yang
Menderita Kelaparan
|
||||||
|
1.8
|
Malnutrisi Anak
|
35,5%
|
28,7%
|
18%
|
Perlu kerja keras
|
|
|
1.9
|
Kecukupan konsumsi kalori
|
9%
|
6%
|
5%
|
Sesuai Target
|
▼
|
|
TUJUAN 2: MENCAPAI PENDIDIKAN UNTUK SEMUA
|
||||||
|
Target 2A: Menjamin pada 2015 semua anak dimanapun, laki-laki maupun
perempuan dapat menyelesaikan pendidikan dasar
|
||||||
|
2.1
|
Partisipasi ditingkat SD (APM)
|
88,7%
|
94,7%
|
100%
|
Sesuai Target
|
►
|
|
2.1a
|
Partisipasi ditingkat SMP (APM)
|
41,9%
|
66,5%
|
100%
|
Sesuai Target
|
►
|
|
2.2
|
Proporsi Murid yang bersekolah hingga kelas 5
|
75,6%
|
75,6%
|
100%
|
Sesuai Target
|
►
|
|
2.2a
|
Proporsi Murid yang tamat SD
|
62,0%
|
74,7%
|
100%
|
Sesuai Target
|
►
|
|
2.3
|
Buta Huruf Usia 15-24
|
96,6%
|
99,4%
|
100%
|
Sesuai Target
|
►
|
Sumber : Agoes
Soehardjono MD, 2010.
Dari
tabel di atas ada beberapa hal yang dilihat sebagai berikut:
1. Keterangan mengenai status pencapaian
hanya diberikan pada indikator-indikator yang memiliki target terukur secara
kuantitatif. Untuk indikator yang tidak memiliki target tersebut, catatan
khusus diberikan untuk menggambarkan kemajuannya.
2. Bayangan menunjukkan indikator
pendukung khas yang digunakan Indonesia
3. Untuk menggantikan ketiadaan data
tahun 1990 untuk beberapa indikator, digunakan data dari tahun yang terdekat.
4.
Penomoran indikator mengacu pada penomoran untuk indikator global.
C.
Penutup
a.
Kesimpulan
Kemiskinan terjadi
disetiap Negara, baik Negara-negara maju maupun Negara berkembang. Kemiskinan
sering dapat dilihat secara makro (komunitas) maupun mikro
(personal). Secara individual menarik kesimpulan dari beberapa tokoh bahwa
suatu komunitas tersebut yang pendapatannya di bawah garis kemiskinan. Ini bisa
dikatan sebagai kemiskinan digaris mikro. Sedangkan kemiskinan pada garis
makro/komunitas terdapat tidak meratanya distribusi pendapatan secara agregat kepada
suatu komunitas sehingga mereka berada dibawah garis kemiskinan.
Namun bagi Negara maju kemiskinan ini akan berbeda
persepsinya dengan Negara berkembang, di Negara maju kemiskinan individu
dianggap memenuhi standar minimum kosumsi per hari digolongkan dalam kategori
miskin, sedangkan di Negara berkembang kemiskinan merupakan ketidakmampuan atau
ketidakberdayaan individu maupun komunitas dalam kosumsi sehari-hari.
Oleh karenan itu
beberapa sebab timbulnya kemiskinan yaitu, Pertama, secara mikro, kemiskinan
muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumberdaya yang menimbulkan distribusi yang timpang.
Penduduk miskin hanya memiliki sumber daya dalam jumlah terbatas dan kualitas
rendah. Kedua kemiskinan muncul akibat
perbedaan kualitas sumberdaya manusia, kualitas sumberdaya manusia yang rendah
berarti produktivitasnya rendah, serta upahnya juga rendah. Ketiga kemiskinan muncul akibat perbedaan
akses modal.
b.
Saran
Untuk meningkatkan kembali distribusi
pendapatan kepada individu dan masyarakat Negara kembali terus menjalankan
programnya melalui kegiatan fisik dan non fisik bagi daerah-daerah terpencil
dan berkembang di Indonesia.
Bagi masyarakat terus kembali
meningkatkan sumber dayanya, baik skill atau kemampuan intelektualnya agar
akses modal dan informasi bisa di dapat secara mudah diakses dalam mewujudkan
pengentasan kemiskinan di Indonesia.
Daftar Pustaka
Achmad Fatony, Kebijakan
Pengentasan Kemiskinan Berbasis Participatory Poverty Assessment; Kasus
Yogyakarta (Hasil Penelitian), Jakarta : LIPI, 2010.
Agoes
Soehardjono MD, Peran
pemerintah daerah dalam upaya menyukseskan tujuan pembangunan millennium, (millennium
development goals,(jurnal), UNIBRAW Malang. 2010.
Asiah Hamzah, Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan dan Kelaparan di Indonesia: Realita
dan Pembelajaran Policy
Tackling The Poorness And Hunger In Indonesia : Reality And Study, Jurnal AKK, Vol 1 No 1, September
2012
Lincolin Arsyad, Ekonomi
Pembangunan, Yogyakarta: STIE YKPN, Cet Kedua, 2004.
M.
Nur Rianto Al Arief, Teori Makroekonomi
Islam: Konsep, Teori, dan Analisis, Bandung : Alfabeta, 2010.
Mochamad Syawie, Kemiskinan
dan Kesenjangan Sosial, Jurnal Informasi, Vol. 16 No. 03 Tahun 2011.
Mudrajad Kuncoro, Ekonomi Pembangunan, Teori, Masalah, dan Kebijakan, Yogyakarta: UMP
AMP YKPN, 1997.
N. Gregory Mankin. Teori makaro ekonomi, edisi keempat, Jakarta: Erlangga, 2000.
Ismid
Hadad, Pengentasan Kemiskinan Dalam
Pembangunan Berkelanjutan dan Perubahan Pola Produksi Yang Ramah Lingkungan
,makalah yang disampaikan pada Lokakarya Pembangunan Hukum Nasional ke-VIII,
Tanggal 14-18 Juli 2003 di Kuta, Bali.
Rosa
Indriasari, Masalah dan Cara Penanggulangan Kemiskinan (blogspot).
Minggu, 31 maret 2013, diakses Tanggal 15
November 2013.
Rosa
Indriasari
[1] Achmad Fatony, Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Berbasis
Participatory Poverty Assessment; Kasus Yogyakarta (Hasil Penelitian), (Jakarta
: LIPI, 2010). Hlm.123
[2] Asiah Hamzah, Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan dan
Kelaparan di Indonesia: Realita dan Pembelajaran Policy Tackling The Poorness
And Hunger In Indonesia : Reality And Study, Jurnal AKK, Vol 1 No 1,
September 2012.
[3] Mudrajad Kuncoro, Ekonomi Pembangunan, Teori, Masalah, dan
Kebijakan, ( Yogyakarta : UMP AMP YKPN, 1997), hlm. 115.
[4] Ibid. hlm. 116.
[5] Mochamad Syawie,
Kemiskinan dan Kesenjangan Sosial,
Jurnal Informasi, Vol. 16 No. 03 Tahun 2011.
[6] M. Nur Rianto Al Arief, Teori Makroekonomi Islam, Konsep Teori dan
Analisis, ( Bandung : Alfabeta, 2010). Hlm. 226.
[7] Ibid. hlm. 229.
[9] Mudrajad Kuncoro, Ekonomi Pembangunan, Teori, Masalah, dan
Kebijakan, (Yogyakarta : UMP AMP YKPN, 1987), hlm. 107
[10]
Achmad Fatony, Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Berbasis
Participatory Poverty Assessment; Kasus Yogyakarta (Hasil Penelitian), (Jakarta
: LIPI, 2010). Hlm.126.
[11] M. Nur Rianto Al Arief, Teori Makroekonomi Islam, Konsep Teori dan
Analisis, ( Bandung : Alfabeta, 2010). Hlm. 239-240.
[12]
Agoes
Soehardjono MD, Peran
pemerintah daerah dalam upaya menyukseskan tujuan pembangunan
millennium,(millennium development goals,(jurnal),
UNIBRAW Malang. 2010. Hlm.3.
[13]
Rosa
Indriasari, Masalah dan Cara Penanggulangan Kemiskinan
(blogspot). Minggu, 31 maret 2013, didownload tanggal 15 November 2013.
[14]
Ismid
Hadad, Pengentasan Kemiskinan Dalam
Pembangunan Berkelanjutan dan Perubahan Pola Produksi Yang Ramah Lingkungan
,makalah yang disampaikan pada Lokakarya Pembangunan Hukum Nasional ke-VIII, Kuta,
Bali. Hlm.3.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar